Ambon, 18/7 - Gubernur Maluku Said Assagaff menanggapi tuntutan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (DPMF-KIP) Universitas Pattimura, Ambon yang menolak program Guru Garis Depan (GGD) diberlakukan di daerah ini.
"Saya sudah melakukan konfirmasi dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud Sumarna Surapranata, terkait penolakan program GGD oleh DPMF-KIP UNPATTI sehingga terlambat hadir karena menelepon beliau untuk mengkonfirmasi hasil rapat tentang masalah ini," katanya saat menerima para pendemo dari DPMF-KIP Unpatti, di Ambon, Senin.
Menurut Gubernur, dia sudah berbicara langsung melalui telepon seluler dengan Dirjen Guru di Jakarta yang sedang melakukan rapat bersama dengan Dekan FKIP Unpatti Ambon maupun Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Maluku untuk membahas tuntutan yang disampaikan oleh DPMF-KIP UNPATTI.
"Hasil rapat itu, bahwa ada kesepakatan seleksi untuk program GGD akan diberikan kewenangan kepada Unpatti Ambon. jadi, tidak lagi perguruan tinggi di luar Maluku. Itu kesepakatan dalam rapat, sehingga kuota GGD di Maluku, diberikan kesempatan kepada putra-putri asal daerah ini," katanya.
Gubernur juga berharap supaya tenaga-tenaga guru yang akan berpartisipasi di program GGD itu, sebagian besar atau 95 persen adalah anak-anak dari Maluku. Nanti sisa lima persen diberi ruang untuk guru-guru dari luar Maluku datang mengajar di daerah ini.
"Kita berada dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu banyak juga guru orang Maluku yang bertugas di Sumatera, NTT, Riau, Papua dan daerah lainnya. Mereka juga diberikan hak dan kesempatan untuk mengajar di daerah tersebut," ujarnya.
"Saya juga berharap guru-guru ke depan adalah orang-orang yang pintar mengenal daerah. Bukan orang yang tidak mengenal daerah lalu datang mengajar di sini. Harus tahu falsafah dan jati diri orang maupun kondisi daerah Maluku, sehingga itu bisa diteruskan ke anak-anak di daerah perbatasan," tandas Gubernur.
Sedangkan, DPMF-KIP UNPATTI, dalam tuntutan mereka, bahwa setelah mengkaji dampak pelaksanaan program tersebut, itu sangat merugikan sumber daya manusia di daerah ini.
"Faktanya bahwa pada 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan merekrut sekitar 540 guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk ditempatkan di Maluku melalui program GGD," kata Ketua DPMF-KIP UNPATTI Julius Somar, saat membacakan pernyataan sikap penolakan program GGD di Provinsi Maluku, yang merekrut guru dari Jawa dan Sumatera.
Untuk mengikuti program GGD itu, lanjutnya, persyaratan pernah mengikuti program sarjana mengajar 3T (SM3T) dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Itu berarti semua lulusan LPTK di Maluku tidak memenuhi syarat untuk itu, karena izin PPG hanya diberikan kepada LPTK ex IKIP.
"Akan terjadi droping guru dari daerah Jawa dan Sumatera untuk mengisi formasi guru PNS di Maluku. Jadi dalam waktu empat tahun ke depan formasi guru PNS, akan terisi penuh oleh lulusan LPTK dari luar Maluku," ujarnya.
Kalau program GGD ini terealisasi, dengan merekrut guru dari Jawa dan Sumatera, dikhawatirkan muncul masalah sosial baru di Maluku, yakni bertambahnya jumlah sarjana pendidikan yang menganggur.
Karena itu, pihaknya menolak program GGD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diberlakukan di Maluku.
"Jika program ini diberlakukan, perekrutan tenaga guru PNS harus berasal dari lulusan LPTK di wilayah Maluku tidak diperkenankan bagi lulusan dari luar Maluku," tegasnya.
Karena itu, pihaknya meminta Pemprov maupun DPRD Maluku untuk mengambil kebijakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.
"Program GGD bukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Maluku tetapi sebaliknya menambahk kemiskinan bagi masyarakat di daerah ini," kata Julius.
Karena itu, kepada seluruh civitas akademika FKIP terutama para alumni FKIP untuk bersama-sama bergerak menolak perekrutan guru untuk program GGD dari luar Provinsi Maluku.
Editor/Penulis: John Nikita
"Saya sudah melakukan konfirmasi dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud Sumarna Surapranata, terkait penolakan program GGD oleh DPMF-KIP UNPATTI sehingga terlambat hadir karena menelepon beliau untuk mengkonfirmasi hasil rapat tentang masalah ini," katanya saat menerima para pendemo dari DPMF-KIP Unpatti, di Ambon, Senin.
Menurut Gubernur, dia sudah berbicara langsung melalui telepon seluler dengan Dirjen Guru di Jakarta yang sedang melakukan rapat bersama dengan Dekan FKIP Unpatti Ambon maupun Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Maluku untuk membahas tuntutan yang disampaikan oleh DPMF-KIP UNPATTI.
"Hasil rapat itu, bahwa ada kesepakatan seleksi untuk program GGD akan diberikan kewenangan kepada Unpatti Ambon. jadi, tidak lagi perguruan tinggi di luar Maluku. Itu kesepakatan dalam rapat, sehingga kuota GGD di Maluku, diberikan kesempatan kepada putra-putri asal daerah ini," katanya.
Gubernur juga berharap supaya tenaga-tenaga guru yang akan berpartisipasi di program GGD itu, sebagian besar atau 95 persen adalah anak-anak dari Maluku. Nanti sisa lima persen diberi ruang untuk guru-guru dari luar Maluku datang mengajar di daerah ini.
"Kita berada dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu banyak juga guru orang Maluku yang bertugas di Sumatera, NTT, Riau, Papua dan daerah lainnya. Mereka juga diberikan hak dan kesempatan untuk mengajar di daerah tersebut," ujarnya.
"Saya juga berharap guru-guru ke depan adalah orang-orang yang pintar mengenal daerah. Bukan orang yang tidak mengenal daerah lalu datang mengajar di sini. Harus tahu falsafah dan jati diri orang maupun kondisi daerah Maluku, sehingga itu bisa diteruskan ke anak-anak di daerah perbatasan," tandas Gubernur.
Sedangkan, DPMF-KIP UNPATTI, dalam tuntutan mereka, bahwa setelah mengkaji dampak pelaksanaan program tersebut, itu sangat merugikan sumber daya manusia di daerah ini.
"Faktanya bahwa pada 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan merekrut sekitar 540 guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk ditempatkan di Maluku melalui program GGD," kata Ketua DPMF-KIP UNPATTI Julius Somar, saat membacakan pernyataan sikap penolakan program GGD di Provinsi Maluku, yang merekrut guru dari Jawa dan Sumatera.
Untuk mengikuti program GGD itu, lanjutnya, persyaratan pernah mengikuti program sarjana mengajar 3T (SM3T) dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Itu berarti semua lulusan LPTK di Maluku tidak memenuhi syarat untuk itu, karena izin PPG hanya diberikan kepada LPTK ex IKIP.
"Akan terjadi droping guru dari daerah Jawa dan Sumatera untuk mengisi formasi guru PNS di Maluku. Jadi dalam waktu empat tahun ke depan formasi guru PNS, akan terisi penuh oleh lulusan LPTK dari luar Maluku," ujarnya.
Kalau program GGD ini terealisasi, dengan merekrut guru dari Jawa dan Sumatera, dikhawatirkan muncul masalah sosial baru di Maluku, yakni bertambahnya jumlah sarjana pendidikan yang menganggur.
Karena itu, pihaknya menolak program GGD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diberlakukan di Maluku.
"Jika program ini diberlakukan, perekrutan tenaga guru PNS harus berasal dari lulusan LPTK di wilayah Maluku tidak diperkenankan bagi lulusan dari luar Maluku," tegasnya.
Karena itu, pihaknya meminta Pemprov maupun DPRD Maluku untuk mengambil kebijakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.
"Program GGD bukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Maluku tetapi sebaliknya menambahk kemiskinan bagi masyarakat di daerah ini," kata Julius.
Karena itu, kepada seluruh civitas akademika FKIP terutama para alumni FKIP untuk bersama-sama bergerak menolak perekrutan guru untuk program GGD dari luar Provinsi Maluku.
Editor/Penulis: John Nikita
Sumber: (Antara Maluku)
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungannya di Blog Pak Pandani | Belajar dan Berbagi. Jika ada pertanyaan, saran, dan komentar silahkan tuliskan pada kotak komentar dibawah ini....
Salam Pak Pandani