Berita JPNN.com Kamis, tanggal 21 Juli 2016
JAKARTA – Beberapa SD negeri di penjuru Merauke, Papua, dikabarkan terpaksa menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar. Pemicunya adalah tidak adanya guru.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengaku telah menanyakan kabar itu ke Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke Yohanis Samkakai.
"Informasi yang saya terima, tidak benar ada kekosongan guru sama sekali," katanya kemarin. Meskipun begitu dia tidak menampik ada kekurangan guru yang cukup banyak dalam waktu hampir bersamaan.
Pejabat yang akrab disapa Pranata itu menjelaskan pemicu masalah ini adalah, banyaknya guru yang mengambil kuliah S1. Seperti di Universitas Cenderawasih dan Unibersitas Musamus Merauke.
Ada juga yang mengambil kuliah di Universitas Terbuka (UT). Proses kuliah ada yang tatap muka dan jarak jauh seperti dilakukan UT.
Pranata berharap guru-guru yang belum S1 keguruan itu segera wisuda. Apalagi beban SKS mereka sudah tereduksi tinggal 33 persen dari beban SKS wajar program sarjana. Beban SKS itu dikurangi karena menghitung skema Pengalian Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB).
Menurut Pranata guru-guru itu tidak salah, karena mengejar pemenuhan kriteria syarat minimal guru berijazah S1.
Sebagai upaya darurat, dinas pendidikan setempat sudah merekrut tenaga guru honorer. Yakni 199 orang untuk jadi guru honorer SD dan 25 orang guru honorer SMP. Namun tetap saja terjadi kekurangan guru di pedalaman Merauke.
"Masalah distribusi guru harus segera ditangani. Jangan menumpuk di kota semua," tutur dia. Pranata mengatakan sekolah-sekolah yang kekurangan guru itu nantinya akan diisi oleh guru PNS program guru garis depan (GGD). Namun saat ini masih proses perekrutan. Rencananya guru GGD akan dilepas sekitar September atau Oktober nanti. Tahun ini jumlah GGD mencapai 7000 orang.
Plt Ketua Umun PGRI Unifah Rosyidi prihatin ada sekolah berhenti kegiatan belajarnya karena kekurangan guru. Dia berharap pemerintah bisa mengupayakan solusi cepat supaya pembelajaran tidak terganggu.
Diantaranya adalah dengan mengangkat guru honorer yang sudah memenuhi syarat. "Sambil menunggu ada rekrutmen PNS reguler," jelasnya.
Kekurangan guru di jenjang SD sudah menjadi bahan kajian PGRI. Secara nasional rasio guru dan siswa di Indonesia bisa jadi sudah ideal. Tetapi banyak guru yang menumpuk di pusat kota.
Akibatnya terjadi kekurangan guru di wilayah pinggiran. Bagi Unifah, kasus seperti ini tetap harus dimaknai terjadi kekurangan guru.
JAKARTA – Beberapa SD negeri di penjuru Merauke, Papua, dikabarkan terpaksa menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar. Pemicunya adalah tidak adanya guru.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengaku telah menanyakan kabar itu ke Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke Yohanis Samkakai.
"Informasi yang saya terima, tidak benar ada kekosongan guru sama sekali," katanya kemarin. Meskipun begitu dia tidak menampik ada kekurangan guru yang cukup banyak dalam waktu hampir bersamaan.
Pejabat yang akrab disapa Pranata itu menjelaskan pemicu masalah ini adalah, banyaknya guru yang mengambil kuliah S1. Seperti di Universitas Cenderawasih dan Unibersitas Musamus Merauke.
Ada juga yang mengambil kuliah di Universitas Terbuka (UT). Proses kuliah ada yang tatap muka dan jarak jauh seperti dilakukan UT.
Pranata berharap guru-guru yang belum S1 keguruan itu segera wisuda. Apalagi beban SKS mereka sudah tereduksi tinggal 33 persen dari beban SKS wajar program sarjana. Beban SKS itu dikurangi karena menghitung skema Pengalian Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB).
Menurut Pranata guru-guru itu tidak salah, karena mengejar pemenuhan kriteria syarat minimal guru berijazah S1.
Sebagai upaya darurat, dinas pendidikan setempat sudah merekrut tenaga guru honorer. Yakni 199 orang untuk jadi guru honorer SD dan 25 orang guru honorer SMP. Namun tetap saja terjadi kekurangan guru di pedalaman Merauke.
"Masalah distribusi guru harus segera ditangani. Jangan menumpuk di kota semua," tutur dia. Pranata mengatakan sekolah-sekolah yang kekurangan guru itu nantinya akan diisi oleh guru PNS program guru garis depan (GGD). Namun saat ini masih proses perekrutan. Rencananya guru GGD akan dilepas sekitar September atau Oktober nanti. Tahun ini jumlah GGD mencapai 7000 orang.
Plt Ketua Umun PGRI Unifah Rosyidi prihatin ada sekolah berhenti kegiatan belajarnya karena kekurangan guru. Dia berharap pemerintah bisa mengupayakan solusi cepat supaya pembelajaran tidak terganggu.
Diantaranya adalah dengan mengangkat guru honorer yang sudah memenuhi syarat. "Sambil menunggu ada rekrutmen PNS reguler," jelasnya.
Kekurangan guru di jenjang SD sudah menjadi bahan kajian PGRI. Secara nasional rasio guru dan siswa di Indonesia bisa jadi sudah ideal. Tetapi banyak guru yang menumpuk di pusat kota.
Akibatnya terjadi kekurangan guru di wilayah pinggiran. Bagi Unifah, kasus seperti ini tetap harus dimaknai terjadi kekurangan guru.
Author:wan
Berita Pendidikan JPNN
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungannya di Blog Pak Pandani | Belajar dan Berbagi. Jika ada pertanyaan, saran, dan komentar silahkan tuliskan pada kotak komentar dibawah ini....
Salam Pak Pandani