loading...

Pemprov Riau Prioritaskan Guru Bantu

loading...

KESENJANGAN kesejahteraan antara guru honorer dan guru negeri saat ini masih berjarak jauh. Sementara pola kerja dan tugas dalam mengajar anak didik tidak berbeda. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sepakat memberikan perhatian lebih dan masuk skala prioritas kesejahteran guru honorer yang dinaungi Pemprov sebanyak 5.009 orang guru bantu saat ini.

Hal tersebut disampaikan langsung Gubri Arsyadjuliandi Rachman saat mengajak guru bantu provinsi Riau dalam sesi dialog saat acara Rakor I Perkumpulan Komunikasi Guru Bantu Provinsi (PKGBP) Riau di Bali View Jimbaran Hotel, Sabtu (11/3).

Pada kesempatan itu, Gubri menyampaikan sambutan sekaligus membuka Rakor I PKGBP, secara mengagetkan Gubri mengajak guru bantu untuk melakukan dialog apa yang menjadi masalah guru bantu provinsi Riau saat ini. Sebab Gubri tahu betul saat itu juga dihadiri Ketua Komisi E DPRD Riau, H Masnur SH, anggota Markarius Anwar, Disdik provinsi dan BKD Riau.

‘’Biar saya tahu langsung dari guru-guru kita ini apa yang menjadi masalah kita sejauh ini dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. Sebab alokasi anggaran kita di APBD tahun ini hampir 30 persen, melebihi ketentuan UU pendidikan,’’ ujar Gubri.
Kesempatan itu pun tidak disia-siakan guru bantu yang sudah masuk bulan ketiga belum menerima haknya. Mulai dari keterlambatan pembayaran gaji, tidak adanya BPJS, kesenjangan antara guru PNS dan honorer, peningkatan kompetensi guru dan yang tak kala pentingnya bagi mereka peningkatan status menjadi PNS meminta gubri memiliki langkah memperjuangkan ke tingkat pusat.

‘’Tidak ada perbedaan, Pak, antara guru negeri dan honorer dalam bertugas, bahkan kinerja guru bantu ini banyak yang bagus. Tapi kami tidak diberi kesempatan karena status yang masih honorer, Pak Gubri. Apakah memang ada regulasi yang seperti itu,’’ ujar Nabilla, seorang guru bantu asal Pekanbaru.

Putra, dari Kuansing juga meminta kepada Gubri memberikan kejelasan status guru bantu ke depan agar diperjaungkan dan diprioritas menjadi PNS, sebab sudah berkinerja lama ditengah saat ini sedang berlangsung revisi UU ASN.

‘’Minimal Pak, ada peningkatan kesejahteraan kami, sebab kami ini rata-rat sudah bekerja di atas 10 tahun. Tapi gaji yang kami terima masih dibawah upah mnimimum daerah kita ini, Pak. Itupun prosesnya kami menunggu berbulan-bulan apalagi di awal tahun anggaran bisa empat atau setengah tahun baru gajian,’’ keluhnya.

Bertekad Berikan Perhatian

Menyikapi semua curhatan yang disampaikan guru bantu ini, Gubri pun memberikan penjelasan satu persatu dan bertekad akan selalu memberi perhatian prioritas untuk tenaga pendidik ini. Apalagi guru yang mencetak generasi penerus dan sumber daya manusia di bumi lancang kuning ini menempati posisi strategis dalam membangun Riau.

‘’Tapi berkaitan dengan hal-hal teknis, nanti akan disampaikan oleh dinas pendidikan yang sengaja hadir disini. Termasuk rekan-rekan dari Komisi E DPRD Riau membidangi pendidikan, termasuk soal penganggaran pendidikan akan lebih jelas,’’ sebutnya.

Gubri menyebut, sebagai bentuk perhatian terhadap tenaga honorer yang sudah lama mengabdi terutama guru honorer di bawah provinsi ini, beberapa waktu lalu pusat memberikan peluang pengangkatan guru garis terdepan di pulau-pulau terluar, tapi Riau menolak dengan alasan guru yang dimaksud tidak jelas berasal dari ini.

‘’Kalau yang akan diangkat PNS ini berasal dari tenaga honorer dan jelas dia bekerja di Riau, seperti guru bantu, tentu kita sangat mendukung. Maka kemarin 2.000 guru garis depan itu saya tolak,’’ ujar Gubri.

Pihaknya menyadari bahwa tugas dan pengabdian guru bantu yang rata di atas 10 tahun ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama soal peningkatan status yang muaranya adalah kesejahteraan.

‘’Sebab, kalau pengangkatan itu kan wewenang pusat, seperti pengangkatan bidan PTT menjadi PNS itu. Kita kan daerah tidak memliki wewenang sama sekali. Hanya saja, saya minta kepada dinas pendidikan untuk tidak mengabaikan berbagai hak dan proses pembayaran gaji ini. Harus dipercepat,’’ tegas Gubri.

Tolong Cepat Diproses

Meskipun saat ini masih dalam masa transisi adanya proses peralihan SMA/SMK dari kabupaten kota ke provinsi, tapi proses administrasi pencairan gaji guru harus tetap menjadi skala proritas, termasuk adanya BPJS bagi guru bantu.

‘’Sekali lagi saya ingatkan kepada Disdik secepatnya ini diproses dan menjadi perhatian, harus cepat. Kepada guru bantu juga saya harapkan menyadari proses pengalihan secara administrasi ini. Dinas tentu harus bekerja ekstra,’’ jelas Gubri.

Sementara itu Ketua PKGB Riau Mahmudin SPd MSi didampingi ketua panitia Zafri M Kom dan Imelda J Sandra SSi mengucapkan apresiasi yang tingga atas perhatian Gubri terhadap tenaga guru bantu provinsi yang dibuktikan dengan kehadiran Gubri dan rombongan serta Komisi E DPRD Riau.

‘’Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak gubernur, DPRD Riau yang sudah hadir dan memberikan pencerahan panjang lebar tadi kepada kami. Semoga hasil yang didapatkan dari rakor ini bisa pula memberi secerca harapan kepada rekan-rekan guru bantu,’’ sebut Mahmudin.PPG

Sumber: http://riaupotenza.com/berita/10111/guru-bantu-diprioritaskan
loading...
loading...

0 Response to " Pemprov Riau Prioritaskan Guru Bantu "

Post a Comment

Terima kasih atas kunjungannya di blog "Pak Pandani". Pertanyaan dan komentar silahkan tuliskan pada kotak komentar dibawah ini.