loading...

Penugasan GGD Tunggu SK dari Pemerintah Pusat

loading...

Hingga saat ini Guru Garis Depan (GGD) di kabupaten Kapuas Hulu belum ada kepastian penerimaan dan penugasan. Meski sudah melalui serangkaian tes di tingkat Pusat pada tahun 2016 lalu, Surat Keputusan (SK) untuk penugasan GGD di Kapuas Hulu belum juga turun ke tingkat kabupaten.

Salah satu peserta seleksi GGD dari Kapuas Hulu, Amaludin, mengharapkan agar GGD segera diumumkan siapa-siapa yang lulus. Pasalnya, kata dia, tes GGD sendiri sudah dilakukan pada bulan September 2016 dan sekarang sudah dekat akhir Maret 2017. “Ini sudah terlalu lama,” ungkapnya, Kamis (30/3).

Pria yang karib disapa Udin ini menyatakan, kalau belum bisa mengumumkan kapan penugasan GGD, akan lebih baik siapa-siapa yang lulus itu diumukan terlebih dahulu.

“Agar tidak menjadi sesuatu yang meresahkan, apalagi banyak juga peserta GGD yang mengundurkan diri dari pekerjaanya karena waktu itu pengumuman GGD dikatakan akan keluar sebelum Januari 2017,” ungkap Udin.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu, Petrus Kusnadi, mengatakan, GGD Kapuas Hulu sebetulnya ada 23 orang, mereka ini 12 diantaranya adalah lulusan salah satu universitas Yogyakarta yang sekolahnya dibiayai Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

“Dari jumlah 23 orang itu ada yang sudah lulus penerimaan K2 (PNS) dan bekerja ditempat lain, jadi tinggal 9 orang saja GGD saat ini,” ungkapnya, Kamis (30/3).

Menurut Kusnadi, mereka yang sudah diangkat jadi GGD akan mengajar di tingkat SMP. Terkait penugasannya, Kusnadi mengaku dirinya belum mendapat SK para GGD Kapuas Hulu. Proses SK tersebut di Pemerintah Pusat. Tapi melihat dari tahun ajaran sekarang ini, menurut Kusnadi, GGD semestinya sudah mengajar di tahun ajaran baru (2017-2018).

“Proses SK ini, Badan Kepegawaian Kapuas Hulu yang lebih tahu. Namun yang saya tahu GGD ini sudah CPNS dan gajinya langsung dari Pemerintah Pusat,” ucapnya.

Terkait pemenuhan guru, menurut Kusnadi, memang lebih baik bila Sumber Daya Manusia (SDM)-nya dari daerah masing-masing. Sebab untuk Kapuas Hulu sendiri, putra-putri daerah yang lulusan perguruan tinggi guru sangat banyak.

“Kalau pemenuhan SDM guru dari daerah, kita bisa mengurangi kesenjangan dan mengatur sebaran SDM-nya. Sehingga putra-putri daerah berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan di daerahnya,” kata dia.

Sekilas, kata Kusnadi, program GGD kalau dilanjutkan sesuai kemauan pemerintah pusat dimana rekrutmen hanya SDM dari pusat, memang Gubernur Kalbar menolak. Itu alasannya GGD boleh saja, tapi prioritaskan anak daerah, sebab anak dari daerah akses ke pusatnya susah, kompetensinya berat untuk bersaing.

“Kalau saya melihatnya ini bukannya tidak mau menerima orang luar, tapi seperti pemerataan keadilan supaya yang di daerah ada kesempatan,” terang Kusnadi.

Menurut dia, dengan rekrutmen SDM dari daerah dalam hal penerimaan guru, itu akan menutup kekosongan SDM yang terjadi saat ini. Sebab dari pengalaman sebelumnya, dalam penerimaan CPNS dimana SDM dari luar daerah, mereka ada beberapa yang mengajukan pindah.

“Ada yang belum 5 tahun bertugas minta pindah dengan berbagai alasan. Hal yang menyedihkan lainnya, ada yang sudah mau penempatan saat CPNS, lalu mundur karena tahu tempat tugasnya jauh, ini kejadian tahun 2014 dimana ada dua guru yang mundur,” papar Kusnadi.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kata Kusnadi, memang perlu peningkatan kapasitas berkesinambungan bagi para guru. Meskipun lulusan perguruan tinggi, kata dia, harus tetap dilakukan pelatihan untuk peningkatan mutu pengajaran.

Sumber: http://thetanjungpuratimes.com/2017/03/30/penugasan-ggd-tunggu-sk-dari-pemerintah-pusat/
loading...
loading...

0 Response to " Penugasan GGD Tunggu SK dari Pemerintah Pusat "

Post a Comment

Terima kasih atas kunjungannya di blog "Pak Pandani". Pertanyaan dan komentar silahkan tuliskan pada kotak komentar dibawah ini.