Pasalnya, naskah soal USBN sepenuhnya dibuat oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada sekolah untuk menggandakan soal.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad menegaskan, pelaksanaan USBN tahun ini pada dasarnya untuk menilai kejujuran guru. Bukan hanya sebagai alat penentu kelulusan siswa.
Menurut dia, pemerintah juga mengabulkan keinginan guru yang menuntut kewenangan penuh untuk memberikan penilaian kepada siswa.
“USBN kan ujian yang diselenggarakan sekolah, jadi kami hanya mengawasi. Jika masih ada terjadi kebocoran soal, itu berarti ada masalah dalam integritas guru. Kami akan mengevaluasi dan jika ada kecurangan, tentu akan ada sanksi. Dengan membocorkan soal itu artinya guru tak bisa memotret kamampuan anak didiknya dengan benar,” ujar Hamid di Gedung A Kantor Kemendikbud Senayan, Jakarta, Senin, 20 Maret 2017.
Hamid menyatakan, kejujuran guru menjadi sangat penting agar tak merugikan masa depan siswa. Ia menyatakan, pemerintah pusat pasti akan menelusuri dan menindaklanjuti setiap laporan negatif seperti dugaan kebocoran soal.
Sumber: pikiran-rakyat
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungannya di Blog Pak Pandani | Belajar dan Berbagi. Jika ada pertanyaan, saran, dan komentar silahkan tuliskan pada kotak komentar dibawah ini....
Salam Pak Pandani