Program SM3ET adalah upaya pemerintah mengirimkan tenaga pendidik ke berbagai daerah terpencil di Indonesia. Program ini dikhususkan untuk sarjana kependidikan yang baru lulus kuliah. Dengan gaji yang relatif besar, para peserta program ini minimal bertugas selama satu tahun. Peserta program ini juga diprioritaskan untuk diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) setelah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) selama satu tahun.
Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristek Dikti Intan Ahmad mengatakan pemerintah tidak lagi membuka perekrutan SM3T baru. Menurutnya pemberhentian program ini efektif berlaku mulai tahun ini. ”Mulai 2017 pemerintah menghentikan program SM3ET baru. Kemenristek Dikti tidak lagi membuka rekrutmen untuk pendidik daerah terpencil lagi,” ujarnya.
Direktur Pembelajaran Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti ParistiyantiNurwardanimenjelaskan, penghentian program SM3ET telah melalui kajian matang. Meskipun peminat program ini cukup tinggi, dalam praktiknya program ini tidak mampu memenuhi kebutuhan guru dalam waktu cepat.
Padahal selain bertujuan mendapatkan guru profesionalyangbisabekerjadimana saja di seluruh Indonesia, program ini juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan guru di Indonesia. Dia mengatakan pengangkatan peserta SM3ET untuk diangkat menjadi CPNS cukup panjang. Peserta yang telah tersaring dalam tes tulis dan wawancara akan ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia minimal selama 1 tahun.
Jika berhasil menjalani tugas selama satu tahun, peserta SM3ET mendapatkan prioritas mengikuti PPG selama 1 tahun. Jika telah selesai mengikuti PPG, mereka yang memenuhi syarat bakal diangkat sebagai CPNS. ”Kekurangan guru profesional untuk SD saja sudah 200.000 lebih dan kekurangan guru produktif SMK sebanyak lebih dari 91.861 guru SMK. Adapun program SM3ET hanya menghasilkan 3.000 guru setiap tahun.
Kalau begini terus, kita butuh berapa tahun untuk menutupi kekurangan guru SD dan SMK,” katanya kepada KORAN SINDO kemarin. Paris menjelaskan, persyaratan program SM3T bahwa calon mahasiswa PPG harus fresh graduate juga tidak bisa dipertahankan. Persyaratan ini justru menghambat proses rekrutmen calon guru karena banyak sarjana kependidikan yang bukan fresh graduate yang ingin menjadi mahasiswa PPG.
”Seharusnya semua sarjana kependidikan baik fresh graduate maupun bukan fresh graduate bisa mengikuti PPG,” katanya. Terkait dengan guru produktif SMK, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kemenristek Dikti melalui Inpres 9/2016 untuk menyiapkan 91.861 guru produktif. Jika ditambah dengan kekurangan guru SD, Indonesia membutuhkan lebih kurang 300.000 guru baru yang tidak bisa dipenuhi melalui SM3T.
Paris mengungkapkan, kajian untuk menghentikan program SM3T berjalan hampir satu tahun lamanya. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, pemerintah akhirnya memutuskan mengganti SM3ET dengan program Hybrid/Blanded Learning. Dengan program Hybrid Learning ditargetkan ada rekrutmen guru hingga 10.000 guru dalam satu tahun.
”Dari kebijakan yang terdahulu kita mau buat program yang lebih bagus lagi dengan Hybrid Learning ini. Kemristek Dikti akan menggabungkan pembelajaran reguler dengan pembelajaran berbasis penyetaraan dan pengakuan sesuai dengan Inpres 9 Tahun 2016,” katanya. Dia mengungkapkan tahun ini Kemenristek Dikti juga berencana memanggil 3.007 sarjana yang tahun lalu mengikuti SM3T untuk mengikuti PPG selama satu tahun.
Selain itu Kemenristek Dikti akan menyiapkan 3.500 guru produktif SMK dengan bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Calon guru SMK dari daerah/provinsi akan dipanggil untuk diberi bantuan pendidikan. Mereka disekolahkan lagi di politeknik selama tiga bulan agar mendapat pengakuan, penyetaraan atau pendidikan keahlian/keterampilan level 5 pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
Setelah selesai mereka akan dikirim lagi untuk mengikuti PPG di LPTK selama 9 bulan dengan perincian tiga bulan workshop di LPTK (lembaga pendidik tenaga kependidikan) dilanjutkan dengan 6 bulan PPL di SMK atau di bulan ketujuh. Dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah/ provinsi, para mahasiswa PPG itu akan dikirim ke daerah yang kekurangan guru SMK tersebut.
”Dengan demikian ada waktu beradaptasi antara calon guru SMK dengan pemprov setempat. Waktu adaptasi enam bulan ini juga diharapkan mendorong pemprov untuk bisa segera mengeluarkan kebijakan menerima calon guru SMK sebagai CPNS,” katanya. Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rasyidi berpendapat, pemerintah tetap harus bisa memenuhi kekurangan guru di kawasan terpencil.
Dia menjelaskan, pemerintah bisa langsung merekrut guru honorer yang sudah lama mengabdi di daerah 3T sebagai bagian dari program pemenuhan guru tersebut. ”Pemerintah punya data guru honorer yang bekerja di 3T. Begitu pula guru honorer yang sesuai dengan kualifikasi. Tinggal seleksi saja guru honorer yang sudah ada,” katanya.
Sumber: http://koran-sindo.com/news.php?r=0&n=21&date=2017-04-17
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungannya di Blog Pak Pandani | Belajar dan Berbagi. Jika ada pertanyaan, saran, dan komentar silahkan tuliskan pada kotak komentar dibawah ini....
Salam Pak Pandani