ICW: Rekrutmen CPNS dan Kepolisian Menjadi Sektor Terkorup di Indonesia

Jakarta - Lembaga survei Polling Centre, bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW), melakukan survei antikorupsi 2017. Rekrutmen Calon PNS (CPNS) dan kepolisian menjadi sektor terkorup di Indonesia.

"Rekrutmen CPNS dan kepolisian merupakan sektor terkorup menurut masyarakat," ungkap peneliti Polling Centre, Henny Susilowati saat memaparkan hasil survei di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

Survei dilakukan pada periode April dan Mei 2017 di 34 provinsi. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling dengan probality probability to size (PPS). Margin of error survei sebesar +- 2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei pun didistribusikan ke 51% warga urban (perkotaan) dan 49% warga rural (pedesaan). Menurut Henny, survei pada sektor ini menggunakan indikator permintaan uang dari pihak tertentu kepada masyarakat terkait dengan pelayanan dalam sektor yang disurvei.

"Berdasarkan hasil survei, sektor mendaftar kerja jadi PNS dinilai sebagai sektor terkorup karena 56% masyarakat menyatakan bahwa mereka pernah diminta uang secara ilegal ketika menggunakan jasa atau interaksi dalam sektor ini," papar Henny.

Hasil survei juga menunjukkan 50 persen masyarakat yang pernah berhubungan dengan kepolisan (13 persen dari total responden) menyatakan pernah diminta uang atau hadiah secara tidak resmi. Ada praktik pemerasan dalam hal ini.

Ada pun urutan level korupsi tinggi berdasarkan sektor adalah sebagai berikut:

• Mendaftar kerja jadi PNS: 56%
• Polisi: 50%
• Pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah: 48%
• Pengadilan: 45%
• Implementasi anggaran oleh pemerintah: 44%
• Universitas: 27%
• Perawatan kesehatan masyarakat: 27%
• Mengurus Kelengkapan administrasi publik: 25%
• Berhubungan dengan pihak administrasi dan guru: 23%

Menurut Henny, adalah wajar ketika rekrutmen PNS yang menjadi sektor tertinggi level korupsinya. Hal tersebut karena sektor ini merupakan yang paling banyak berhubungan dengan masyarakat.

"Serta warisan persepsi korupsi dalam setiap proses rekrutmen CPNS tahun sebelumnya. Warisan persepsi ini diduga berkontribusi terhadap persepsi buruk terhadap sektor rekrutmen CPNS," ujar Henny.

Padahal saat ini sudah ada perbaikan sistem rekrutmen seperti pengunaan CAT (Computer Assisted Test) dalam satu tahapan rekrutmen CPNS. Henny menyebut seharusnya pemerintah bisa banyak melakukan perbaikan dalam perekrutan CPNS, termasuk sosialiasinya.

Masih terkait dengan sektor yang memiliki level korupsi tinggi. Survei ini meneliti soal pemerasan yang paling umum dilakukan di kepolisian dan aplikasi PNS. Hasilnya adalah sebagai berikut:

- Pernah Berhubungan dengan lembaga

• Layanan dokumen administratif: 52%
• Pelayanan perawatan kesehatan: 43%
• Berhubungan dengan pihak administrasi dan guru: 30%
• Polisi: 13%
• Mendaftar kerja jadi PNS: 11%
• Universitas umum: 9%
• Pengadilan: 6%

- Pernah Diperas

• Layanan dokumen administratif: 25%
• Pelayanan perawatan kesehatan: 6%
• Berhubungan dengan pihak administrasi dan guru: 15%
• Polisi: 41%
• Mendaftar kerja jadi PNS: 29%
• Universitas umum: 23%
• Pengadilan: 32%

Peneliti ICW, Febri Hendri menilai sistem CAY pada rekrutmen CPNS sebenarnya sudah baik. Hanya saja informasi soal CAY disebutnya belum banyak sampai ke masyarakat. Dia juga mengomentari soal kinerja kepolisian.

"Kepolisian, meski saber pungli banyak tapi sayangnya nggak korelasi bahwa kepolisian bisa jadi bersih. Karena penindakan banyak di luar kepolisian. Kalau dibenahi di internal kepolisian, mungkin bisa menurun," terang Febri dalam kesempatan yang sama.

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3567421/polling-polisi-dan-rekrutmen-cpns-sektor-terkorup-di-indonesia