Pro dan Kontra Program Guru Garis Depan (GGD)

GGD adalah singkatan dari nama Program Guru Garis Depan, Program ini merupakan terobosan baru dalam sistem rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil melalui Formasi Khusus Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM-3T) maupun program lainnya yang menghasilkan Sertifikat pendidik prajabatan. Saat ini guru yang telah jadi GGD adalah sebanyak 798 dan tahun ini akan dibuka kouta 7000 GGD untuk angkatan ke 2.

Sejumlah tanggapan positif pun datang dari sejumlah daerah untuk mendukung program ini, dan pemerintahan daerahnya ikut berpartisipasi dengan bergabung menjadi lokasi penerimaan Guru Garis Depan jilid 2. Namun tidak semua menilai program ini dengan posisif. adajuga pemerintah daerah yang menolak untuk bergabung dan memilih mengutamakan pengakatan guru dari putra daerah merkea masing-masing.

Salah satu bentuk penolokan GGD ini dapat kita lihat dari berikut ini:

Tak Setuju Pempus Datangkan 540 Guru GGD Ke Maluku, Mahasiswa FKIP Unpatti Gelar Demo di DPRD

AMBON - Siang tadi Senin (18/7)Ratusan Mahasiswa Fakultas Kejuaran Ilmu Keguruan Unpatti melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi Maluku. Aksi unujuk rasa dilakukan terkait penolakan program Pemerintah Pusat yang akan mendatangkan sebanyak 540 tenaga guru dari luar Maluku untuk ditempatkan di lima kabupaten di Maluku.

Stevi Malay salah satu dosen di Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon dalam pemaparan maksud dan tujuan melakukan aksi demo unjuk rasa itu mengatakan, jika sebelum ke DPRD mereka juga telah mendatangi Kantor Gubernur Maluku dan telah menyampaikan orasi mereka langsung kepada Gubernur Maluku, Said Assagaff.

Kedatangan mereka hari ini kata dia, dikarenakan sudah sejak pekan kemarin seluruh sivitas FKIP Unpatti Ambon direndung gelisah memikirkan program pemerintah pusat (Pempus) yang akan mengeluarkan program Guru Garis Depan (GGD) dengan merekrut tenaga guru dari luar daerah sebanyak 540 tenaga guru untuk ditempatkan di Provinsi Maluku di tahun 2016 ini.

Oleh karena itu lanjut dia, hari ini pasca kegelisahan , mereka langsung mengambil sikap dengan melakukan aksi demo ke DPRD Provinsi Maluku. Bukan hanya di DPRD mereka juga katanya telah melakukan aksi yang sama di kantor Gubernur Maluku untuk mempertanyakan masalah tersebut langsung kepada Gubernur Maluku Said Assagaf.

Alhasil sebelum melakukan Demo ke DPRD mereka telah mendapatkan jawaban dari Gubernur Maluku. Gubernur kata dia, telah mengambil sikap tegas dengan berkomunikasi langsung dengan pemerintah pusat untuk mempertanyakan masalah dimaksud sebab menurut mereka program ini secara tidak langsung telah melecehkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Maluku.

“Kita kemarin gelisah satu sivitas fakultas FKIP kecewa dengan program pemerintah pusat dengan digelarnya program SM3T Guru garis Depan GGD dan berencana dalam 2016 ini akan mengirim sekitar 540 tenaga guru dari jawa dan sumatera kami melihat ini peluang yang sangat merugikan SDM di Maluku terutama dan teristimewa sarjana ilmu pendidikan, bukan saja FKIP Unpatti tetapi seluruh FKIP di seluruh perguruan tinggi di Maluku,”terang Malaay di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Maluku.

Gubernur kata dia Selaku kepanjangan tangan dari Pempus dengan tegas mengatakan jika dalam masalah ini Unpatti akan diembankan tugas untuk menangani maslah perekrutan Guru PNS dan program SM3T tahun 2016. Alhasil Gubernur kata dia telah menyepakati dan langsung memberikan jawaban kepada mereka bahwa gubernur telah berkomunikasi langsung dengan Pemerintah Pusat untuk membatalkan rencana program GGD dimaksud. Dan Gubernur juga telah memberikan kepastian jika Unpatti akan diberikan tanggung jwab untuk mengurus program rekrutmen PNS di tahun 2016 ini.

“Tapi Pak gubenur telah bersikap tadi dengan berkomunikasi langsung ke Jakarta dan untuk Unpatti akan diberi kewenangan untuk mengatur SM3T dan ini perjuangan yang luar biasa kami sangat mengapresisasi itu. Dan bapak ibu dari seluruh syarat penerimaan guru PNS untuk guru garis terdepan bagi guru lulusan LP3K di Maluku yaitu,”terang Malaay.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin Adrian Huwae dalam menjawab keluhan para Dosen dan seluruh mahasiswa FKIP Unpatti itu menjelaskan dengan tegas bahwa selaku anggota DPRD yang mewakili suara rakyat menerima segala tuntutan yang telah disampaikan. Huwae mengatakan, jika program Pempus tersebut masih dalam tahapan perencanaan, sebab surat yang diedarkan Mendagri tertanggal 12 Juni 2016 itu belum mendapatkan respon dari Kemenpan RB sehingga belum adanya kepastian untuk diterapkan oleh Pempus.

“Permendagri tanggal 21 juni tahun 2016 tentang pengadaan calon PNS 2016. Program ini belum dapat respon dari Kemenpan RB itu berarti ini masih rencana. Karena masih tahap perencanaan maka otomatis program ini belum jalan,”jawab Huwae.

Program Pempus terkait perekrutan Guru PNS ini kata Huwae, jika sudah mendapatkan persetujuan dari Kemenpan RB dan Pemerintah daerah maka mereka para guru ini akan ditempatkan di lima daerah di Maluku diantaranya Kepulauan Aru, MBD, MTB, dan di Pulau Buru. Bahkan lanjut Huwae perekrutan CPNS ini pun nantinya akan dilakukan secara terbuka.

Meski demikian kejelasannya namun Huwae mengatakan, jika selaku Wakil Rakyat dirinya bersama teman-teman DPRD Khususnya Komisi D yang membidangi Persoalan Pendidikan di Maluku akan bersama-sama dengan para Dosen dan seluruh Sivitas FKIP Unpatti untuk memperjuangkan keluhan para mahasiswa dan dosen di FKIP tersebut sampai tuntas.

“Kami selaku anggota DPRD akan siap nuntuk memperjuangkan ini. Dan oleh karena itu ada baiknya adik-adik mahasiswa baik yang sudah lulus maupun yang akan menghadapi kelulusan di tahun ini bisa mempersiapkan diri untuk ikut dalam seleksi itu,”tegas huwae.

Penulis: @L.Mukaddar

Sumber: beritaLima.com
Tanggal: 18 Juli 2016