Menurut Bima, saat ini pihaknya sedang menghitung data akurat dari sejumlah daerah yang memang membutuhkan PNS.
"Pertama, kita harus melihat akurasi data yang mereka miliki, berapa sih sebetulnya PNS mereka, lalu berapa posisi-posisi PNS yang memang selama ini kosong. Kita butuh data itu baru nanti memutuskan formasi," katanya saat berbincang dengan Korpri.id usai Upacara Perayaan HUT Korpri ke-46 di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (29/11/2017).
Lalu yang kedua, lanjutnya, pihaknya saat ini sedang menunggu Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)
"Kalau ada formasi kosong, apakah semuanya mau menjadi PNS atau P3K. Karena harus dihitung kembali berapa yang jadi PNS dan berapa P3K," ujarnya menjelaskan.
Ia kemudian menanggapi persoalan tenaga honorer yang diangkat jadi PNS guna memenuhi kebutuhan pegawai di sejumlah daerah.
"Mereka sebetulnya tidak boleh melakukan hal itu. Bagaimana mereka mengangkat tenaga honorer juga perlu dipertanyakan, apakah ada unsur KKN atau ada unsur yang objektif. Kita juga tidak mau kalau mereka tiba-tiba menjadi PNS. Mereka seharusnya mengikuti prosedur yang baku selama ini," ujarnya menegaskan.
Ia menilai, jika mengangkat seseorang menjadi PNS tanpa mengikuti aturan itu bisa dibilang salah prosedur.
"Kita kan tidak tahu kompetensi mereka. Jangan orang tidak baik lalu kemudian diangkat jadi PNS, kasihan nanti masyarakat yang dilayani," ujarnya menambahkan.
Sumber: https://korpri.id/berita/9882/soal-cpns-daerah-ini-pernyataan-kepala-bkn
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungannya di Blog Pak Pandani | Belajar dan Berbagi. Jika ada pertanyaan, saran, dan komentar silahkan tuliskan pada kotak komentar dibawah ini....
Salam Pak Pandani