Berita Buruk, Penerimaan CPNS Jalur Umum Tahun 2016 ini Ditiadakan?

Berbagi berita Update seputar CPNS dari Pak Pandani.

Simpang siur pemberitaan tentang penerimaan CPNS tahun 2016 masih menyimpan sejuta tanda tanya bagi para pelamar yang ingin mendaftar menjadi abdi negara. Banyak informasi yang beredar di media online dengan memberitakan kepastian penerimaan CPNS tahun 2016 sampai dengan jadwal lengkapnya. Namun semua hanya berita hoax yang tidak jelas dari mana sumbernya. Pemerintah melalui media online maupun situsnya menghimbau agar masyarakat tidak mudah percaya dengan segala bentuk berita hoax yang telah beredar dimasyarakatberkenaan dengan penerimaan CPNS tahun 2016 .

Minggu ini informasi yang mengejutkan menjadi trending topik hangat bagi para pelamar yang telah menunggu info CPNS dari formasi umum.

Berita yang di publish oleh dua media online berikut ini menjadi mimpi buruk bagi pelamar CPNS dari jalur umum. Apa beritanya? silahkan baca selengkapnya berita dibawah ini.

Foto: UTN PPG UNP/yosefrizal

http://news.okezone.com
Jumat, 08 Januari 2016

Penerimaan CPNS Jalur Umum 2016 Ditiadakan

SOLO - Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari jalur umum untuk tahun 2016 di Pemkot Suarakarta ditiadakan, begitu pula dengan pengangkatan honorer kategori II (K2) menjadi CPNS.

"Informasi dari Kemenpan dan RB, tahun ini hanya rekruitmen dari sekolah kedinasan saja. Sementara penerimaan CPNS dari jalur umum tidak dibuka," kata Kabid Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Surakarta, Lancer S Naibaho, di Solo, Jumat, (8/1/2016).

Ia mengatakan tidak disediakannya formasi CPNS dari jalur umum disebabkan moratorium penerimaan pegawai baru, yang masih berlangsung hingga tahun ini. Kebijakan pemerintah pusat tersebut, lanjut Lancer, relatif menyulitkan lantaran saat ini Pemkot kekurangan pegawai baru sekitar 2.300 orang.

"Setiap tahun, rata-rata 300 PNS memasuki masa pensiun. Bahkan tahun ini ada sekitar 600 PNS yang akan pensiun. Pembatalan rekruitmen CPNS ini cukup mempengaruhi beban kerja yang harus ditanggung," katanya.

Ia mengatakan kekurangan pegawai baru tersebut didominasi tenaga pendidik dan kesehatan. Tidak adanya penerimaan CPNS pada tahun ini juga membuat anggaran yang telah disiapkan APBD sebesar Rp600 juta bakal dikembalikan ke kas daerah. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun lalu.

"Tahun lalu juga dianggarkan Rp600 juta untuk seleksi penerimaan CPNS. Semula rencananya rekruitmen diselenggarakan pada bulan Agustus, namun diundur menjadi tahun ini. Ternyata CPNS pada 2016 pun dibatalkan," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Pemkot Surakarta, Siti Wahyuningsih mengakui jika instansi yang dipimpinnya membutuhkan tambahan tenaga kesehatan. Terutama untuk formasi perawat, analis dan dokter.

"Kekurangannya mencapai lebih dari 400 orang, sehingga kami terpaksa memberikan tugas ganda bagi pegawai. Misalnya satu dokter puskesmas idealnya hanya melayani 50 orang, namun terpaksa melayani 100 pasien tiap harinya," katanya. (ant/amr)

http://www.jpnn.com/

Jumat, 08 Januari 2016

CPNS Jalur Umum Ditutup, Honorer K2 Harus Diangkat

JAKARTA – DPR menyerahkan sepenuhnya urusan penerimaan CPNS jalur umum kepada pemerintah. Jika memang tahun ini tidak ada penerimaan CPNS dari jalur umum dengan pertimbangan jumlah PNS sudah membeludak dan beban keuangan negara berat, DPR bisa memaklumi.

Hanya saja, untuk tenaga honorer kategori dua (K2), tetap harus diangkat menjadi CPNS. Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, pengangkatan honorer K2 tidak boleh dibatalkan karena itu sudah dijanjikan pemerintah.

“Katanya jumlah PNS sudah kebanyakan sehingga penerimaan dari jalur umum tidak dilakukan. Oke, tapi honorer harus diselesaikan,” tegas Rambe kepada JPNN kemarin (7/1).

Politikus senior Partai Golkar itu mengatakan, pengangkatan honorer K2 itu sudah disepakati dalam rapat komisi bidang pemerintahan yang dipimpinnya dengan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi beberapa waktu lalu.

“Jadi, itu sudah disepakati akan diangkat secara bertahap mulai 2016 hingga 2019,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, selama masa reses ini, dirinya berkunjung ke sejumlah daerah di Sumut. Aspirasi yang dia tangkap dari para honorer K2, mereka meminta pemerintah menepati janji mengangkat mereka menjadi CPNS. “Saya kemarin ke Parapat, aspirasi mengenai honorer K2 ini muncul, juga di beberapa daerah lainnya,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Yuddy memang sempat menjanjikan pengangkatan 439.956 honorer K2 secara bertahap. Hanya saja, sikapnya berubah lagi, dengan alasan anggaran untuk gaji honorer K2 jika diangkat menjadi CPNS, tidak masuk dalam APBN 2016.

Rambe pernah mengatakan, peluang itu masih ada karena anggaran bisa diperjuangkan lagi masuk di APBN Perubahan 2016.

Menyikapi alasan ketidaksiapan anggaran itu, Ketua Umum Pegurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo bahkan pernah mengatakan, honorer K2 siap digaji belakangan tatkala keuangan negara sudah mapan. Yang terpenting saat ini, angkat dulu honorer K2 menjadi CPNS.

”Kalau tidak ada anggaran di APBN, guru honorer bersedia untuk diangkat dulu, digaji belakangan. Tapi, mereka berharap akan ada APBN Perubahan yang menganggarkan gaji dan tunjangan mereka,” ujar Sulistyo beberapa waktu lalu.

Alasan dia, data di lapangan, khususnya di daerah, ada sekolah yang jumlah guru honorernya jauh lebih besar dari PNS guru. Sulis menyebut semisal di Cirebon dan Malimping, Banten.

”Di sana yang PNS cuma kepala sekolahnya saja. Sisanya yang mengajar adalah guru honorer. Itu berarti kita masih kekurangan guru. Guru honorer dibutuhkan tapi kesejahteraannya tidak diperhatikan,” paparnya.(sam/jpnn)