Suasana di SNN 3 Abepura di Jl Sekolah Abepura, Jayapura, Senin (21/11) kemarin mendadak mencekam.
Sekolah yang memiliki hampir 700 murid itu didatangi beberapa orang yang mengaku sebagai pemilik ulayat. Mereka datang dan langsung mengusir para guru yang sedang berada di dalam ruangan.
Karena tak ingin terjadi apa-apa, akhirnya para guru yang sebagian besar perempuan ini lebih memilih keluar dan duduk di pintu gerbang.
Pengusiran ini terjadi sekitar pukul 09.30 WIT, saat proses belajar mengajar. Sejumlah pemuda tersebut datang ke ruang guru lalu mengusir para guru keluar dari ruangan, kemudian mengambil kunci ruang guru, menguncinya, lalu pergi.
Setelah kepala sekolah mengetahui hal ini, keputusan diambil dengan cepat; saat itu juga seluruh peserta didik dipulangkan.
Kejadian ini ternyata bukan kali pertama terjadi. Pada 4 November lalu, pelaku yang sama juga melakukan hal serupa. “Jujur kami khawatir dan merasa tidak nyaman dengan kondisi ini. Orang-orang ini selalu datang dan mengatakan sebagai pemilik ulayat lalu mengusir kami. Kalau begini tentu kami tak nyaman bekerja,” kata beberapa guru yang terdengar mengeluh di halaman sekolah, seperti dilansir oleh Cenderawasih Pos, Selasa (22/11).
Kepala sekolah Eduard Rumbino menyampaikan bahwa pihaknya telah memiliki sertifikat lokasi tanah sekolah sejak tahun 1984, namun entah mengapa masih saja didatangi. Kata Eduard, para pelaku ini datang dan meminta sejumlah uang dengan mengungkit persoalan surat-surat tanah.
“Waktu 4 November mereka datang dan meminta sejumlah uang lalu sehari kemudian kunci dikembalikan dan hari ini (kemarin) mereka datang lagi,” katanya.
Dia memutuskan merumahkan 700 peserta didiknya hingga rasa nyaman itu kembali. Eduard menyebut bahwa persoalan tersebut sudah pernah disampaikan kepada Dinas P dan P, BPN dan Badan Aset Daerah.
Namun tak ada tanggapan. “Kami merasa dibiarkan sendiri padahal seharusnya mereka menjelaskan sebab kami hanya menjalankan tugas untuk mengajar, sebab soal lokasi tanah ini yang lebih paham adalah Dinas Pendidikan,” tuturnya.
“Kami sedih karena pada 5 Desember nanti ada 700 peserta didik yang akan ikut ujian semester,” tambahnya.
Salah satu anggota Komite Sekolah, Yan juga menyatakan hal serupa. “Mereka datang dan meminta uang karena menganggap lokasi tanah ini bermasalah. Saya pernah bawa masalah ini ke dinas tapi tidak ditanggapi tapi tadi kami sudah laporkan ke polisi dan kemungkinan sekolah akan ada pengawasan polisi,” imbuhnya.
Sekolah yang memiliki hampir 700 murid itu didatangi beberapa orang yang mengaku sebagai pemilik ulayat. Mereka datang dan langsung mengusir para guru yang sedang berada di dalam ruangan.
Karena tak ingin terjadi apa-apa, akhirnya para guru yang sebagian besar perempuan ini lebih memilih keluar dan duduk di pintu gerbang.
Pengusiran ini terjadi sekitar pukul 09.30 WIT, saat proses belajar mengajar. Sejumlah pemuda tersebut datang ke ruang guru lalu mengusir para guru keluar dari ruangan, kemudian mengambil kunci ruang guru, menguncinya, lalu pergi.
Setelah kepala sekolah mengetahui hal ini, keputusan diambil dengan cepat; saat itu juga seluruh peserta didik dipulangkan.
Kejadian ini ternyata bukan kali pertama terjadi. Pada 4 November lalu, pelaku yang sama juga melakukan hal serupa. “Jujur kami khawatir dan merasa tidak nyaman dengan kondisi ini. Orang-orang ini selalu datang dan mengatakan sebagai pemilik ulayat lalu mengusir kami. Kalau begini tentu kami tak nyaman bekerja,” kata beberapa guru yang terdengar mengeluh di halaman sekolah, seperti dilansir oleh Cenderawasih Pos, Selasa (22/11).
Kepala sekolah Eduard Rumbino menyampaikan bahwa pihaknya telah memiliki sertifikat lokasi tanah sekolah sejak tahun 1984, namun entah mengapa masih saja didatangi. Kata Eduard, para pelaku ini datang dan meminta sejumlah uang dengan mengungkit persoalan surat-surat tanah.
“Waktu 4 November mereka datang dan meminta sejumlah uang lalu sehari kemudian kunci dikembalikan dan hari ini (kemarin) mereka datang lagi,” katanya.
Dia memutuskan merumahkan 700 peserta didiknya hingga rasa nyaman itu kembali. Eduard menyebut bahwa persoalan tersebut sudah pernah disampaikan kepada Dinas P dan P, BPN dan Badan Aset Daerah.
Namun tak ada tanggapan. “Kami merasa dibiarkan sendiri padahal seharusnya mereka menjelaskan sebab kami hanya menjalankan tugas untuk mengajar, sebab soal lokasi tanah ini yang lebih paham adalah Dinas Pendidikan,” tuturnya.
 |
| Ilustrasi |
Salah satu anggota Komite Sekolah, Yan juga menyatakan hal serupa. “Mereka datang dan meminta uang karena menganggap lokasi tanah ini bermasalah. Saya pernah bawa masalah ini ke dinas tapi tidak ditanggapi tapi tadi kami sudah laporkan ke polisi dan kemungkinan sekolah akan ada pengawasan polisi,” imbuhnya.
*ade/tri/adk/jpnn
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungannya di Blog Pak Pandani | Belajar dan Berbagi. Jika ada pertanyaan, saran, dan komentar silahkan tuliskan pada kotak komentar dibawah ini....
Salam Pak Pandani