Pemerintah Angkat 56 Ribu CPNS Baru

Hasil Rekrutmen Tahun Lalu, Disiapkan Rp 2 T

JAKARTA – Kabar melegakan datang bagi pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun lalu. Setelah berbulan­bulan tidak ada kejelasan, pemerintah akhirnya memberikan lampu hijau pengangkatan. Bahkan, sudah disiapkan anggaran Rp 2 triliun untuk gaji mereka. 

Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menjelaskan, sejatinya tahun ini tidak dibuka seleksi CPNS baru. Yang berlaku adalah penuntasan rekrutmen CPNS tahun lalu. ”Seperti bidan PTT, guru garis depan (GGD), dan penyuluh pertanian,” katanya di Jakarta kemarin (21/1). Jumlah totalnya 56.225 orang. 

Bidang lain yang masih dibutuhkan adalah sekolah kedinasan, atlet berprestasi internasional, dan penyandang disabilitas. Di luar kriteriakriteria khusus tersebut, pemerintah tetap memberlakukan moratorium rekrutmen CPNS. Karena itu, politikus PDI Perjuangan tersebut berharap para tenaga honorer tidak tertipu kabar rekrutmen CPNS baru. 

Arteria menyatakan sudah bertemu dengan Menteri PAN­RB Asman Abnur. Hasil pertemuan itu antara lain adalah kuota CPNS untuk formasi bidan PTT (pegawai tidak tetap) sudah mendapatkan jaminan. ”Anggaran sudah dialokasikan. Informasinya, semua akan diangkat,” ungkapnya Semuanya sekarang sedang diproses. Untuk bidan PTT, saat ini prosesnya sudah sampai pada pemenuhan dokumen administrasi di internal Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

Yang juga perlu diketahui, pengangkatan CPNS tahun ini tidak terkait dengan isu revisi UndangUndang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). 

Bahkan, menurut Arteria, pemerintah tidak berencana merevisi UU ASN. Sebab, semangat revisi UU ASN, seperti yang banyak beredar, sudah melenceng. Yakni hanya untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS baru. 

”Saya sesalkan informasi revisi UU ASN itu. Karena bisa membuat tenaga honorer mengira ada pengangkatan,” katanya. Padahal, pemerintah saat ini masih kewalahan dalam menuntaskan pengangkatan CPNS tenaga honorer kategori 1. Belum lagi ada desakan mengangkat tenaga honorer kategori 2 yang jumlahnya mencapai setengah juta orang. Masalah bakal tambah pelik karena muncul saran tenaga honorer nonkategori juga minta diangkat menjadi CPNS baru. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy membenarkan bahwa usul CPNS baru untuk guru daerah khusus sudah disetujui Presiden Joko Widodo. Kuota untuk CPNS baru GGD mencapai 6.296 orang. Mereka adalah yang lolos seleksi tahun lalu sehingga nanti tinggal diumumkan. Namun, Muhadjir belum bisa menjelaskan kapan pengumuman itu dilansir. 

” Yang jelas, lebih cepat lebih baik,” tutur dia. Nanti pengumuman resmi CPNS baru untuk formasi GGD dilakukan Kementerian PAN­RB atau daerah. Sebab, pada dasarnya mereka adalah CPNS pemerintah daerah (pemda) di lokasi penempatan. 

Yang jadi tantangan Kemendikbud ialah membentengi para CPNS GGD itu supaya tetap mengajar di lokasi penempatan. Tidak seperti yang terjadi saat ini, ada sejumlah CPNS GGD yang ditarik ke pusat kabupaten. Bahkan, ada yang kembali ke kampung halaman di Jawa. 

Muhadjir ingin CPNS GGD menjadi pegawai Kemendikbud. Dengan demikian, Kemendikbud bisa mengontrol langsung keberadaan mereka. Namun, rencana tersebut masih akan lama terealisasi. Sebab, dalam aturan otonomi daerah, guru PNS adalah pegawai pemda. 

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes Usman Sumantri juga membenarkan kabar tersebut. ” Tapi, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi terkait persetujuan pengangkatan 43.310 PTT, yang terdiri atas 39.090 orang PTT, menjadi CPNSD (daerah) dan 4.220 menjadi P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Red). 

Jadi, saya belum berani berkomentar banyak,” ungkapnya. Kendati demikian, kabar itu diakui Usman sebagai angin segar bagi para PTT di bidang kesehatan. Dia berharap pengangkatan tersebut bisa membuat para CPNS semakin bersemangat dan meningkatkan kinerja. Ketua Forum Bidan Desa PTT Lilik Dian Ekasari merespons positif kabar itu. 

Menurut dia, sudah sepantasnya mereka diangkat karena telah bertahuntahun mengabdi. ”Selama menjadi pegawai kontrak, kontrak kita (bidan desa PTT, Red) dari Kemenkes pusat,” jelasnya. Lilik berharap tes CPNS Juli tahun lalu tidak disia­siakan. 

Dia tidak ingin ada tes lagi karena bisa menghamburkan uang negara. Saat ini, ungkap dia, jumlah bidan PTT mencapai 42.245 orang. Menurut Lilik, ada sejumlah dampak positif jika bidan PTT segera diangkat menjadi CPNS. 

Antara lain menghapus praktik pungutan liar saat mengurus perpanjangan kontrak sebagai PTT. Kemudian mendukung program menurunkan angka kematian ibu dan bayi (AKI­AKB) sebagai upaya ketahanan kesehatan bangsa. Lilik berharap pengumuman kelulusan bidan PTT menjadi CPNS keluar sebelum 8 Maret. Bertepatan dengan diperingatinya Hari Perempuan Internasional. (wan/mia/c9/nw) 

*Jawa Pos · 22 Jan 2017