Sebelumnya, Menpan-RB Asman Abnur mengatakan, salah satu alasan kenapa pemerintah masih memoratorium penerimaan calon ASN, karena masih banyak pemerintah daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen, bahkan ada yang sampai 80 persen.
“Belanja pegawai kita sangat kecil, masih di bawah 30 persen dari APBD. Masih sangat memungkinkan untuk menambah ASN,” ujar Gubernur, Senin (27/2).
Irianto mengatakan, dirinya selalu menjalin komunikasi dengan Kemenpan-RB agar bisa mendapatkan penambahan formasi ASN. Utamanya tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Gubernur juga menyambut baik program pemerintah yang mengalokasikan formasi guru garis depan untuk daerah-daerah yang masuk dalam kategori 3T (tertinggal terluar dan terpencil).
“Harapan kita bukan hanya tenaga pendidikan, tapi juga calon ASN lainnya,” kata Irianto.
Seperti diketahui, di samping tenaga pengajar atau guru garis depan, tahun ini pemerintah juga akan mengangkat pegawai tidak tetap (PTT) tenaga kesehatan, utamanya bidan, dokter dan perawat menjadi ASN. Jumlahnya sesuai data di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebanyak 39.000 lebih se-Indonesia.
Selain tenaga kesehatan, juga diangkat menjadi ASN para tenaga penyuluh. Jumlahnya ada sekitar 6.000 orang. “Diutamakan pada daerah-daerah yang masuk dalam wilayah 3T. Termasuk di Kaltara,” ungkap Irianto usai berbincang dengan Menpan.
Disebutkan, sesuai penjelasan Menpan, komposisi ASN di Indonesia sekitar 4.500.000 di antaranya tenaga pendidik. ASN yang punya kemampuan ahli masih minim. Di atas 50 persen hanya tenaga administratif. Untuk itu, Menpan menawarkan solusi pengisian ASN di daerah-daerah yang masih kurang, dengan memperbesar porsi sekolah pendidikan kedinasan.
“Seperti di STAN (Sekolah Tinggi Administrasi Negara) misalnya. Selama ini, kebanyakan lulusan STAN ditempatkan di kementerian. Nanti tidak lagi, akan disebar ke daerah-daerah. Utamanya daerah yang masih kurang. Salah satunya ke Kaltara,” kata Irianto.
Begitu juga di sekolah pendidikan kedinasan lainnya seperti Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan lainnya. “Selain ditambah formasinya, ada wacana nanti lulusan sekolah pendidikan kedinasan itu tidak ditempatkan ke daerahnya, namun di daerah lain yang masih kurang. Jadi, bisa saja siswa asal Jakarta atau Sulawesi ditempatkan di Kalimantan. Begitu juga sebaliknya,” jelasnya.
Kebijakan lainnya, memberikan kesempatan berkarier menjadi ASN bagi putra-putri yang berprestasi di tingkat internasional. Begitu juga terhadap para lulusan perguruan tinggi dengan nilai cum laude.
Sumber: http://www.kaltaraprov.go.id/newsview/1848/gubernur.yakin.kaltara.bakal.tambah.asn.sambut.baik.program.guru.garis.depan.html
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungannya di Blog Pak Pandani | Belajar dan Berbagi. Jika ada pertanyaan, saran, dan komentar silahkan tuliskan pada kotak komentar dibawah ini....
Salam Pak Pandani