Pulau Terdepan, Bunyu Dapat Jatah Program Guru Garis Depan (GGD)

TANJUNG SELOR - Sebagai pulau terdepan, Kecamatan Bunyu mendapatkan jatah Program Guru Garis Depan (GGD) yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa (Kemendikbud) RI.

Selain Bunyu, Nunukan dan Malinau seagai beranda terdepan di perbatasan Indonesia-Malayis juga mendapatkan jatah program GGD. Secara keseluruhan untuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan mendapatkan sebanyak 40 orang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara, Sigit Muryono menjelaskan, dari 183 kuota yang disiapkan untuk 10 provinsi. Dan 40 orang tersebut didata sesuai dengan sistem pendataan skala nasional terpadu atau lebih dikenal dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Ini (data, Red.) sudah kami distribusikan ke sekolah penerima,” ungkapnya, Selasa (28/2).

Sebelumnya, kata Sigit, Kemendikbud RI mendata 34 provinsi di Indonesia daerah mana saja yang diprioritaskan dari program GGD ini. Alhasil, sebagai provinsi baru, Kaltara masuk 10 provinsi yang dinyatakan memenuhi syarat.

Dipilihnya Bunyu, Nunukan dan Malinau juga sudah berdasarkan dari usulan pihaknya dan diserahkan ke pemerintah pusat melalui Kemenpan-RB dan Kemendikbud RI. Adapun untuk sekolah yang bakal menerima guru GGD ini berstatus negeri.

“Cuma nama sekolahnya belum bisa kami publikasikan. Dan Bunyu ini juga bukan atas nama Bulungan, melainkan karena masuk dalam katagori pulau terdepan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penempatan guru GGD tersebut selain diperuntukkan wilayah perbatasan, juga mempertimbangkan melihat rasio jumlah murid dengan kebutuhan guru. “ Jadi selain memang berada di perbatasan, juga melihat murid banyak tapi guru sedikit,” kata dia.

Adapun pertimbangan Kaltara masuk dalam daftar penerima GGD, selain karena Bumi Benuanta--sebutan lain Kaltara dianggap sebagai provinsi yang berbatasan dengan Malaysia, kriteria lain karena belanja pegawai di batang tubuh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak lebih dari 50 persen.

“Karena guru itu nantinya akan dibebankan pada APBD. Karenanya belanja pegawai tidak boleh lebih dari 50 persen,” bebernya.

Disinggung waktu pelaksanaan GGD ini, ia menuturkan Pemprov Kaltara berharap bisa terlaksana tahun ini juga. “Yang jelas tahapan teknis, persyaratan sudah kami selesaikan semua,” pesan Sigit. 

Sumber: http://kaltara.prokal.co/read/news/9831-pulau-terdepan-bunyu-dapat-jatah-program-ggd.html