Daerah Perbatasan Krisis Guru, GGD Tak Kunjung Datang

MALINAU – Kurangnya guru, gedung, dan tempat belajar serta fasilitas penunjang pendidikan merupakan persoalan nyata yang hingga kini masih harus dihadapi banyak sekolah di wilayah pedalaman-perbatasan.

Di Malinau, puluhan sekolah di wilayah pedalaman-perbatasan Indonesia-Malaysia harus melaksanakan pendidikan untuk anak-anak dengan kondisi yang alakadarnya. Jika kondisi demikian dibiarkan berlarut maka anak-anak sekolah di sana akan makin tertinggal. "Itu memang persoalan yang rill masih harus kami hadapi," ungkap Esly Parir, Kepala Dinas Pendidikan.

Ia menjelaskan, tahun ini ada bantuan guru dari pusat lewat program Guru Garis Depan (GGD). Desember lalu seharusnya sudah masuk, tapi sampai sekarang belum ada. Jumlah GGD yang harusnya sudah bekerja sekitar 26 guru. “Beberapa sekolah, khusus SMA yang sekarang ditangani Dinas Pendidikan Provinsi bahkan belum punya guru tetap. Misalnya SMA Sungai Tubu dan Data Dian, Kayan Hilir,” sebutnya.

Kekurangan guru, katanya, sudah lama dihadapi Malinau. Sejak kabupaten berdiri 16 tahun lalu, kekurangan guru di sekolah-sekolah, mulai SD hingga SMA sudah terjadi. "Sekarang, hasil evaluasi kami, masih dibutuhkan 200 guru untuk seluruh jenjang pendidikan," terangnya.

Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan 2 tahun lalu yang masih mencapai 500 guru khusus untuk sekolah-sekolah di pedalaman dan perbatasan. Kalau untuk sekolah di wilayah kota tidak ada masalah. Ia juga mengaku penempatan guru yang kurang merata antara wilayah kota dan pedalaman membuat sejumlah desa krisis guru.

Beberapa sekolah di pedalaman-perbatasan hanya diisi oleh 2 guru PNS dibantu guru kontrak. Selain guru, yang diperlukan adalah gedung untuk tempat belajar anak-anak dan gedung untuk menunjang kegiatan sekolah. Tahun ini terdapat 36 perencanaan pada Dinas Pendidikan yang terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pendidikan sekolah.

"Di antaranya 18 perencanaan bangunan SD dan SMP termasuk SMA ada di dalamnya. Hanya, SMA kan masuk ke provinsi. Kemudian 13 perencanaan rumah guru dan 5 perencanaan kantor guru. Artinya, saat ini terdapat 18 sekolah yang membutuhkan gedung utama,” jelasnya.

Perencanaan sudah disiapkan. Hanya untuk mewujudkannya diperlukan waktu, sebab dengan kondisi keuangan saat ini, pemerintah daerah kesulitan menganggarkan pembangunan. Hal itu dinilai sulit jika hanya mengandalkan dana APBD. “Kita mengupayakan ada dukungan dari pusat. Perencanaan sudah kami siapkan. Kalau ada anggaran tinggal mengikuti perencanaan yang ada," pungkasnya.

Sumber: http://kaltara.prokal.co/read/news/11283-pedalaman-dan-perbatasan-krisis-guru