Kemdikbud: Afirmasi untuk Daerah 3T

Perhatian pada akses dan kualitas pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T dilakukan sebagai wujud kehadiran negara bagi masyarakat. Upaya mengatasi keterbatasan pendidikan di daerah 3T juga dilakukan dengan membuka akses internet ke

Jakarta - Afirmasi pembangunan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T tetap menjadi perhatian dan fokus di tahun 2018 ini. Karakteristik wilayah daerah 3T yang berbeda-beda juga memerlukan dukungan layanan yang sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. ”Selain itu, pemanfaatan teknologi digital untuk mendongkrak mutu pendidikan di daerah 3T juga terus dipacu,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Redaksi Kompas di Jakarta, Selasa (2/1). Mendikbud yang didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Didik Suhardi dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemdikbud Ari Santoso diterima, di antaranya, oleh Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo dan Wakil Pemimpin Redaksi Ninuk Mardiana Pambudy. Menurut Muhadjir, anggaran pendidikan umumnya masih memusatkan pembangunan di Jawa atau berbasis Jawa sentris. Di Pulau Jawa populasinya memang lebih banyak dan biaya unit pembangunan lebih kecil. Akan tetapi, sesuai komitmen Presiden Joko Widodo, daerah 3T juga harus menikmati layanan pendidikan yang tidak kalah bermutu daripada daerah lainnya. Menurut data dari Kementerian Keuangan, tahun 2018 tersedia anggaran sektor pendidikan Rp 440,9 triliun (20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kemdikbud kebagian Rp 40,1 triliun, di bawah Kementerian Agama (52,7 triliun) dan Kemristek dan Dikti (40,4 triliun). Muhadjir menambahkan, kondisi daerah 3T beragam. Di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara, misalnya, terkendala banyak pulau dan terpencar. Aktivitas sekolah pun ada yang bergantung pada alam. Ada sekolah yang libur hingga dua bulan karena tidak ada pelayaran menuju ke sekolah. Di Pegunungan Bintang, Papua, ada 34 distrik. Namun, yang bisa dijangkau lewat jalan darat hanya lima distrik karena terhalang gunung dan lembah. Selebihnya harus dijangkau dengan pesawat terbang. Di Nusa Tenggara Timur, dari 22 kabupaten/kota, hanya empat yang tidak masuk daerah 3T. Karena itu, afirmasi pendidikan daerah 3T gencar digalakkan. Menurut Muhadjir, biaya unit pembangunan sekolah di daerah 3T terbilang tinggi. Kemdikbud membangun satu unit SMP berasrama di Pegunungan Bintang, Papua, dengan biaya sekitar Rp 6,3 miliar. ”Jika dibangun di Pulau Jawa, bisa setara dengan tiga sekolah. Tapi, negara tetap harus hadir untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak di mana pun, termasuk pelosok Papua,” ujar Muhadjir. Selain di Kabupaten Pegunungan Bintang, Kemdikbud juga membangun tujuh sekolah baru berasrama di beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat. Anggaran pembangunan yang dikucurkan sejak tahun 2014 berjumlah lebih dari Rp 103 miliar. Didik menambahkan, akses pendidikan siswa di daerah 3T jangan sampai terkendala. Karena itu, pembangunan unit sekolah baru ada yang dilengkapi asrama, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kekurangan guru juga diatasi, antara lain melalui program Guru Garis Depan. Didik menjelaskan, sesuai de- ngan Nawacita, pemerintah terus berupaya.

Mewujudkan pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Penyediaan afirmasi sarana prasarana tak hanya berupa unit sekolah baru. Kemdikbud juga melakukan dukungan revitalisasi dan rehabilitasi sekolah, penyediaan ruang kelas baru, penyediaan toilet sekolah yang bersih dan layak, serta penyediaan ruang praktik/ laboratorium pendidikan dan ruang administrasi sekolah. Menurut Mendikbud, sebetulnya dengan diberlakukannya otonomi daerah, yang paling bertanggung jawab atas pembangunan di daerah adalah pemerintah daerah dan masyarakat di daerah itu sendiri. Adapun pemerintah pusat, termasuk Kemdikbud, hanya membantu, mendukung, dan mendorong upaya pemerintah daerah.

Teknologi digital Muhadjir menambahkan, upaya membuka akses dan meningkatkan pendidikan di daerah 3T harus dilakukan secara lintas kementerian. Dalam upaya menyediakan jaringan internet, Kemdikbud bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Akan tetapi, untuk menyediakan jaringan internet yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses media pembelajaran yang bermutu sering kali menemukan kendala lain. Ada daerah yang tidak tersedia jaringan listrik. Hal ini juga membutuhkan kerja sama dengan kementerian/lembaga lain untuk menyediakan sumber energi alternatif jika jaringan PLN belum memadai. Menurut Muhadjir, pemanfaatan internet untuk pembelajaran di era digital menjadi kebu- tuhan. Untuk mengimbangi pengaruh media sosial yang kerap dipenuhi hoaks atau kabar negatif, sekolah mesti menyediakan konten positif, termasuk menyediakan media pembelajaran yang menarik secara digital. Ari menambahkan, tantangan pembelajaran di daerah 3T menghadapi isu minimnya jumlah dan kualitas guru serta bahan ajar. Karena itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pembelajaran sangat vital. Siswa akan banyak alternatif bahan bacaan dalam mencari sumber belajar. Kemdikbud menyediakan beragam media pembelajaran digital. Bagi guru, dibuatkan ruang belajar online (daring). Guru-guru yang ditunjuk atau relawan membuka kelas bagi siswa dari daerah 3T sehingga bisa mengikuti pembelajaran yang menyenangkan. Namun, Sekretaris Jenderal Komunitas Guru TIK WijayaKusumah menyayangkan anggapan pemerintah jika TIK hanya sebagai alat bantu belajar di semua mata pelajaran. Akibatnya, mata pelajaran TIK yang tadinya berdiri sendiri dihapus, dan menjadi sekadar bimbingan. ”Penghapusan ini juga melemahkan kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan laboratorium TIK. Hal ini kontraproduktif dengan upaya menyiapkan generasi andal menyambut digital,” ujar Wijaya.

*Kompas 3 Januari 2018

Sumber: https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180103/282024737643659